MAKALAH KELOMPOK 2

MAKALAH

KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

Dosen Pengampu :

Hariyadi M.Pd

Kelompok 2 :

1. Nurhayati

2. Juli Rahmat Diko

3. Sauqi Ridho Illahi

4. Muhammad Awwaluddin

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM JAMIAT KHEIR

Tahun Akademik 2023/2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga

kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “ Konstitusi dan demokrasi”. Adapun tujuan

dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada para pembaca agar dapat

memahami dan mengamalkannya.

Harapan kami dalam membuat makalah ini sebagai penambah pengetahuan dalam pembelajaran

yang kami bahas dan sebagai pengalaman bagi pembaca, sehingga penulis bisa memperbaiki kesalahan

dalam pembuatan makalah ini dan kedepannya sapat lebih baik.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan

mengarahkan kami hingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Dan makalah

ini masih banyak kekurangan karena kurangnya pengalaman kami yang kami miliki. Harapan kami

kepada para pembaca dapat memberi sebuah masukan yang bersifat membangun kesempurnaan

makalah ini.

Daftar Pustaka

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... 2

BAB I ...................................................................................................................................................... 4

PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 4

A. LATAR BELAKANG .................................................................................................................. 4

B. RUMUSAN MASALAH .............................................................................................................. 4

C. TUJUAN MASALAH .................................................................................................................. 4

BAB II .................................................................................................................................................... 5

PEMBAHASAN .................................................................................................................................... 5

1. PENGERTIAN DEMOKRASI DAN KONSTITUSI ................................................................ 5

2. HAL-HAL YANG BERKAITAN MENGHUBUNGKAN DEMOKRASI DAN

KONSTITUSI .................................................................................................................................... 5

3. PERAN KONSTITUSI DAN DEMOKRASI DALAM PERAN HAK ASASI MANUSIA .... 6

BAB III ................................................................................................................................................... 7

KESIMPULAN ..................................................................................................................................... 7

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................ 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi dan demokrasi berasal dari kebutuhan untuk mengatur hubungan antara pemerintah

dan rakyat, serta untuk melindungi hak-hak dasar individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi

pertama kali muncul di Yunani kuno, seperti dalam konstitusi Athena, sebagai upaya membatasi

kekuasaan pemerintahan. Konsep demokrasi juga pertama kali muncul di Athena, di mana warga kota

memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep konstitusi dan demokrasi berkembang dan diadopsi

oleh banyak negara di seluruh dunia. Konstitusi modern sering kali mencerminkan prinsip-prinsip

demokrasi, seperti pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan

supermasi hukum. Demokrasi menjadi system pemerintahan yang dianggap ideal karena memberikan

kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam politij dan mempengaruhi keputusan yang

memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam konteks modern, konstitusi dan demokrasi sering dianggap sebagai fondasi utama negara-

negara yang berpemrintahan demokratis, memastikan perlindungan hukum dan partisipasi politik yang

lebih luas bagi warga negara. Meskipun setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap

konstitusi dan demokrasi sesuai dengan konteks sejarah, budaya dan kebutuhan politiknya, kedua

konsep tersebut tetap menjadi elemen dalam system pemerintahan modern.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian dari demokrasi dan konstitusi?

2. Apa saja hal-hal yang menghubungkan di dalam demokrasi dan konstitusi?

3. Bagaimana peran konstitusi dan demokrasi di dalam hak asasi manusia ?

C. TUJUAN MASALAH

1. Dapat memahami arti dan pengertian dari demokrasi dan konstitusi

2. Dapat mengetahui hal yang terkait apa saja yang terkandung di dalam demokrasi dan konstitusi

3. Dapat memahami peran konstitusi dan demokrasi di dalam hak asasi manusia

BAB II

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN DEMOKRASI DAN KONSTITUSI

Demokrasi merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pandangan hidup atau falsafah

hidup manusia yang digali dari kepribadian rakyat itu sendiri (zulfa, 2018 ), demokrasi memberikan

sebuah kesempatan perubahan, agar selalu dapat menjawab persolan masyarakat dari waktu ke waktu

juga berubah. Budaya demokrasi ini ialah salah satu dari penerapan nilai-nilai demokrasi yang menjadi

jaminan bahwa perubahan dari demokrasi tetap bertujuan mewujudkan masyarakat dan negara

demokratis (zulfa, 2018 ). Demokrasi menawarkan pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif,

dan akuntabel dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial. (kaban,

2023)

konstitusi adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam konteks hukum dan pemerintahan

suatu negara. Konstitusi menentukan kerangka kerja dasar yang mengatur system pemerintahan, hak-

hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip yang m endasari kebijakan publik. (bani, 2023)

Konstitusi di Indonesia bermula dari kondisi sosial, politik dan ekonomi yang terus berkembang

dan terus berubah, meskipun UUD 1945 sudah mengalami beberapa amandemen, namun beberapa

pihak berargumen bahwasannya konstitusi tersebut belum sepenuhya sesuai dengan perkembangan

zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia, selain itu, beberapa kasus pelanggaran hukum dan

kebijakan pemerintahan yang terjadi belakangan ini juga mengindikasi adanya kelemahan konstitusi

yang dimiliki, hal ini menunjukan bahwa diperlukan kajian ulang terhadap UUD 1945 untuk

menciptakan konstitusi yang lebih efektif dalam menjaga kepentingan dan kebutuhan masyarakat

Indonesia.

Disisi ekonomi juga, kajian ulang terhadap UUD 1945 juga diharapkan dapat menciptakan

lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan bisnis. Hal ini untuk kepening untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjuntan dan meningkatkan kesejahteraan masyaratakat. (Gunawan

santoso, 2023 )

2. HAL-HAL YANG BERKAITAN MENGHUBUNGKAN DEMOKRASI DAN KONSTITUSI

Ada 3 cerminan utama yang mengubungkan keterkaitan ajaran demokrasi dan hukum :

1. Adanya jaminan konstitusonal terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Dalam artian

konstitusi secara mendasar membatasi Tindakan organ/alat perlengapan negara terhadap hak

asasi manusia dana warga negara, tampak disini adanya kewajiban hukum terhadap hak-hak

pemiliknya, juga sebaliknya konstitusi mengatur hak kebebasan suatu kelompok.

2. Ada pembagian penguasaan negara berdasarkan berdasarkan kehendak individu. Kategori ini

dapat menjadi kejam bahwa individu mengabaikan control tertinggi totaliter tanpa pembagian

control negara. Hal ini dapatdilihat dari keinginan individu untuk membentuk undang-undang

dan control yang diaktualisasikan oleh agen mereka di parlemen di samping

presiden/pemerintah dan atau badan pemerintahan daerah, kepala daerah/penjabat daerah yang

telah dipilih baik secara khusus atau berimplikasi pada berbicara, sesuai dan melaksanakan

keinginan individu

3. Adanya hukum yang menimbulkan hak beberapa waktu belakangan ini, konsep keseimbangan

hukum beberapa waktu yang lalu, bahwa pelaksanaan hukum atau kekuasaan hukum harus

didasarkan pada kehendak individu sebagai pemegang kebenaran untuk kebaikan. (maulia,

2023)

3. PERAN KONSTITUSI DAN DEMOKRASI DALAM PERAN HAK ASASI MANUSIA

Berdirinya sebuah negara tidak lepas adanya konstitusi yang mendasarinya. Secara umum

terdapat dua macam konstitusi yang dianut di berbagai negara yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi

tidak tertulis. Hamper semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar

UUD, yang pada umumnya mengatur pembentukan, pembagian wewenang dan cara berkerja berbagai

Lembaga keanegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan

hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (Distribution of Power) dalam penyelenggaraan negara.

Konstitusi memiliki peran penting dalam menjamin demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau

warga negara secara langsung atau melalui perwakilan.

Dan hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa

manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia

berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga setiap orang wajib menjaga,

melindungi serta menghormati haknya setiap orang.Konstitusi diIndonesia tentu memiliki tujuan dan

fungsinya tersenderi, termasuk untuk menjamin demokrasi dan hak asasi manusia. (Rafina, 2024).

BAB III

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, demokrasi dan konstitusi saling melengkapi. Konstitusi

menyediakan dasar hukum bagi prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum,

pemisahan kekuaaan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, demokrasi

memastikan bahwa konstitusi diimplementasikan dengan baik melalui partisipasi rakyat

dalam proses politik, pengawasan terhadap hak-hak minoritas.